Simpul Kepentingan

Setiap kali PBNU diguncang polemik, pertanyaan yang segera muncul hampir selalu sama: siapa di balik semua ini? Kecurigaan akan adanya aktor intelektual tunggal terasa menggoda, karena menawarkan penjelasan sederhana atas situasi yang kompleks. Namun, justru di situlah letak jebakannya.

Membaca PBNU dua tahun terakhir dengan kacamata “dalang tunggal” berisiko mengaburkan masalah yang sesungguhnya. Bukan karena tidak ada aktor berpengaruh, melainkan karena pengaruh itu bekerja secara berjaringan, bukan terpusat.

PBNU hari ini berada pada posisi yang terlalu strategis untuk dibiarkan netral. Ia bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi juga pemilik otoritas moral yang dibutuhkan negara, politisi, dan pelaku ekonomi. Dalam konteks inilah, berbagai kepentingan bertemu—tanpa harus duduk dalam satu meja perencanaan.

Negara membutuhkan stabilitas dan legitimasi. Politisi membutuhkan simbol dan kedekatan kultural. Pelaku ekonomi membutuhkan pembenaran sosial. PBNU menjadi simpul yang mempertemukan semuanya. Ketika ruang relasi ini terbuka lebar, maka setiap aktor rasional akan masuk melalui celah yang sama, tanpa perlu komando tunggal.

Di sisi lain, konflik internal PBNU memperlemah daya tahan kelembagaan. Fragmentasi elite bukan hanya memunculkan ketegangan internal, tetapi juga membuat PBNU lebih rentan terhadap intervensi luar. Bukan karena PBNU mudah dikendalikan, melainkan karena ia dipaksa menanggung terlalu banyak fungsi sekaligus.

Polemik tambang, kuota haji meskipun tidak terlibat, dan riuh rendah pelengseran Ketum PBNU tidak berdiri sendiri. Ia saling berkait melalui satu konteks yang sama: PBNU diposisikan sebagai penyangga kebijakan dan penenteram umat, peran yang sejatinya berada di luar mandat utamanya sebagai jam’iyyah keagamaan.

Dalam situasi seperti ini, mencari dalang justru menjauhkan NU dari refleksi yang lebih penting. Masalah utamanya bukan siapa yang menggerakkan, tetapi mengapa PBNU terus berada di titik yang memungkinkan begitu banyak kepentingan masuk sekaligus.

Jika situasi ini dibiarkan, maka polemik serupa akan terus berulang. Bukan karena ada aktor jahat yang tak terlihat, tetapi karena struktur relasi yang tidak ditata ulang. PBNU akan terus menjadi arena tarik-menarik, sementara wibawa kulturalnya perlahan terkikis oleh beban yang bukan sepenuhnya miliknya.

Maka tantangan terbesar PBNU hari ini bukan membongkar dalang, melainkan memperkuat pagar kelembagaan. Menegaskan batas antara peran moral dan peran politik. Menjaga jarak sehat dengan kekuasaan tanpa kehilangan kemampuan mempengaruhi.

Di sanalah benang merah itu berada: bukan pada satu aktor intelektual, tetapi pada satu posisi yang terlalu sentral dalam lanskap kekuasaan Indonesia hari ini.